Kebijakan Ekonomi

Pemerintah akan tutup lembaga yang tidak berkontribusi bagi Negara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan bahwa pemerintah akan segera memulai menutup lembaga-lembaga yang tidak diperlukan, yang tidak efisien, yang tidak memberikan kontribusi yang riil kepada negara.

“Banyak-banyakin biaya, banyak-banyakin anggaran,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2019, di Shangri-La, Kota BNI, Jakarta Pusat, Kamis (9/5) pagi.

Daerah, menurut Presiden, harus juga begitu, sama. Semakin simpel organisasi, semakin sederhana organisasi, akan semakin cepat berlari, akan semakin fleksibel kita memutuskan sebuah kebijakan, karena perubahan global sekarang hampir setiap hari berubah-ubah secara cepat.

“Hati-hati, jangan rutinitas, jangan pola-pola lama, tradisi-tradisi lama, diteruskan-teruskan. Setop. Kita harus berhenti,” tegas Presiden.

Semuanya Ruwet

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengemukakan, kita ini lebih dari 20 tahun tidak bisa menyelesaikan yang namanya defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan. Hal ini menurutnya karena  masalah ekspor dan investasi kita tidak bisa kita selesaikan dengan baik.

Terkait dengan investasi, Presiden Jokowi menilai, masalah perizinan yang berbelit-belit baik di pusat maupun di daerah, baik di provinsi, di kabupaten, di kota, belum ada penyelesaian yang betul-betul sangat drastis.

Ia menunjuk contoh, tiap hari 5 tahun  lalu, 4 tahun yang lalu, berbondong-bondong investor datang, berbondong-bondong ingin investasi. Tapi yang menetas, dapat dikatakan sangat kecil sekali.

“Orangnya datang, datang, datang, ingin, ingin, ingin, tapi tidak netas, karena kita tidak bisa mengeksekusi dan merealisasikan,” ujar Presiden seraya menunjuk contoh  pembangkit listrik, baik tenaga uap, angin, panas bumi, semuanya ruwet, ruwet, ruwet.

“Lima tahun yang lalu, saya cek betul berapa izin di situ, 259 izin. Apa enggak terengah-engah investornya mengurus izin, enggak mungkin yang namanya tiga tahun. 259 izin, siapa yang kuat? Kalau dimasukan koper bisa 10 koper izinnya,” terang Presiden seraya mengingatkan, dulu sebenarnya bukan izin hanya merupakan syarat, tapi berubah jadi izin. Sebelumnya hanya rekomendasi dari kantor ini, berubah jadi izin.

Diakui Presiden, jika saat ini sudah kita potong menjadi 58 izin, dari 259 jadi 58. Tapi Presiden menilai, 58 itu juga masih kebanyakan. Harusnya, menurut Presiden, maksimal 5 cukup.

Apalagi, lanjut Presiden, kita kurang listrik. Ada investasi yang mau bangun listrik, kok enggak bisa kita jemput dengan baik, kita eksekusi dengan baik. “Masih 58 izin meskipun sudah kita potong. Nanti tepuk tangan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kalau izinnya sudah dibawah 5,” tutur Presiden Jokowi. (DND/HIM/RAH/ES)

Sumber: setkab.go.id

Close
Close